Rapat Koordinasi Sinergitas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi sinergitas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) BSPS, Tenaga Ahli BSPS, Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS, TFL RTLH Provinsi Jawa Tengah, serta TFL dan Tenaga Ahli RTLH Kabupaten Klaten.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program penanganan RTLH yang bersumber dari berbagai anggaran, yaitu APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kabupaten Klaten. Pada tahun 2025, Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi bantuan perbaikan RTLH sebanyak 255 unit dari BSPS, 485 unit dari Provinsi Jawa Tengah, dan 353 unit dari APBD Kabupaten Klaten.

Melalui koordinasi lintas lembaga ini, diharapkan penanganan RTLH dapat berjalan lebih optimal, mempercepat penurunan jumlah rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten. Sinergitas antar lembaga pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan program perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Dengan upaya kolaboratif ini, Disperakim Kabupaten Klaten menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penanganan RTLH, memperkuat koordinasi antar stakeholder, dan mewujudkan lingkungan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.