Komitmen Disperakim Klaten: Layanan Publik Tanpa Pungutan Lia
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Seluruh layanan Disperakim, termasuk pemanfaatan fasilitas publik seperti Gedung Sunan Pandanaran, Grha Bung Karno, Alun-Alun Klaten, TPU Tegal Binangun, dan Rusunawa, tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi.Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pungli dalam proses pelayanan publik Disperakim melalui tautan resmi: https://bit.ly/lapor_pungli.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten menegaskan komitmennya dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Dalam upaya menjaga integritas pelayanan, Kepala Disperakim Klaten telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 600.2.1/1927/22/M yang secara resmi melarang segala bentuk pungutan di luar ketentuan yang berlaku pada pelayanan fasilitas publik yang dikelola Disperakim.
Surat edaran ini menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Gedung Sunan Pandanaran, Grha Bung Karno, Alun-Alun Klaten, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Binangun, serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) harus diberikan secara transparan, sesuai prosedur, dan tidak dipungut biaya tambahan apa pun di luar yang telah diatur. Setiap pegawai dan petugas layanan diimbau untuk menjaga profesionalisme dan tidak memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi.
Disperakim juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik dengan melaporkan segala bentuk pungli melalui tautan resmi: https://bit.ly/lapor_pungli. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Disperakim Klaten berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang jujur, adil, dan berintegritas.
What's Your Reaction?
