Disperakim Klaten Sosialisasikan Kriteria Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

KLATEN – Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan nyaman. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program bantuan RTLH ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan calon penerima bantuan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarga, status kepemilikan tanah, domisili, serta kondisi fisik bangunan rumah yang membutuhkan perbaikan.

Adapun kriteria masyarakat yang dapat menjadi calon penerima bantuan RTLH meliputi beberapa persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan Berkeluarga

Calon penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga dan berdomisili di desa setempat. Persyaratan ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan di lingkungan masyarakat.

2. Termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Bantuan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tinggalnya.

3. Berdomisili Tetap dan Memiliki Satu-satunya Rumah yang Ditempati

Calon penerima harus berdomisili tetap di lokasi serta memiliki rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal dan ditempati sendiri. Persyaratan ini bertujuan agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan hunian.

4. Memiliki Hak atas Tanah yang Jelas

Status kepemilikan tanah harus jelas dan merupakan milik sendiri, yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan seperti sertifikat atau Letter C sesuai ketentuan. Tanah tidak berstatus kontrakan maupun sedang dalam sengketa.

5. Rumah Tidak Berada di Kawasan Terlarang

Lokasi rumah tidak berada pada kawasan yang dilarang untuk pembangunan atau hunian berdasarkan ketentuan pemerintah, seperti kawasan sempadan sungai maupun sempadan jalur kereta api.

6. Belum Pernah Menerima Bantuan Perumahan dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Calon penerima belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kriteria ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh bantuan.

7. Bersedia Melakukan Swadaya

Penerima bantuan diharapkan memiliki kesediaan untuk berpartisipasi melalui swadaya dalam proses perbaikan rumah. Partisipasi tersebut menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang lebih layak.

8. Kondisi Rumah Memenuhi Kriteria Ketidaklayakan

Kondisi fisik rumah harus memenuhi minimal dua kriteria ketidaklayakan pada bagian atap, lantai, dan/atau dinding. Beberapa kondisi yang menjadi perhatian antara lain:

• Atap: Menggunakan rangka bambu, penutup genteng kripik, seng, ijuk, jerami, daun rumbia, atau sirap.

• Lantai: Masih berupa tanah atau memiliki konstruksi yang sudah mengalami kerusakan parah.

• Dinding: Belum permanen atau belum memiliki struktur bangunan yang memadai.

Kriteria kondisi fisik tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam proses identifikasi dan verifikasi rumah yang membutuhkan penanganan.

Dalam pelaksanaannya, program bantuan RTLH tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak diharapkan mampu memberikan perlindungan, mendukung kesehatan keluarga, serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.

Disperakim Kabupaten Klaten mengajak masyarakat untuk memahami kriteria dan persyaratan penerima bantuan RTLH. Informasi ini penting agar masyarakat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi serta dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan apabila terdapat kebutuhan pendataan maupun verifikasi calon penerima bantuan.

Melalui program peningkatan kualitas RTLH, Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mendorong pemerataan akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bersama kita wujudkan rumah layak huni untuk keluarga yang lebih baik dan masyarakat Klaten yang semakin sejahtera.